Selayang Pandang Satuan Kerja

.:: SELAYANG PANDANG SATUAN KERJA ::.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah instansi yang diberi kewenangan untuk menyimpan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran), menjamin keutuhan dan keselamatan basan dan baran yang dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana, sampai adanya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa semua benda sitaan dan barang rampasan Negara disimpan di Rupbasan. Selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penyalah gunaan benda sitaan oleh penegak hukum, mengingat pentingnya benda sitaan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.

Sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rupbasan Kelas I Jakarta Barat memiliki tugas pokok berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Bahwa tugas pokok Rupbasan adalah melakukan penyimpanan benda sitaan negara. Selanjutnya dalam pasal 29 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUPBASAN mempunyai fungsi pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN.

TANGGUNG JAWAB BESAR

Keberadaan Rupbasan Kelas I Jakarta Barat  sebagai sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga nilat aset dari  barang sitaan dan barang rampasan negara. Tanggung jawab yang semakin besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada tantangan-tantangan yang akan dihadapi kedepannya. Belum lagi tuntutan peran mengiringi perkembangan lingkungan (utamanya eksternal) dimana masyarakat semakin kritis menuntut peran maksimal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik. Dengan demikian organisasi ini wajib memiliki kewajiban pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur Hukum dan HAM yang melayani agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM sebaik–baiknya.

PARA MANTAN

Sejumlah nama yang pernah  memimpin Rupbasan Kelas I Jakarta Barat adalah: RT. SARTONO, SE ( 1994 s/d 1996 ), Drs. GHAZALIE, Bc.IP, MM ( 1996 s/d 2001 ), BASMANIZAR, Bc.IP, SH, MM ( 2001 s/d 2006 ), CHAERUL UMRI, Bc.IP, SH ( 2006 s/d 2009 ), YUNIANTO, Bc.IP, S.Pd, MAP ( 2009 s/d 2011 ), IDAM WAHYU K., Bc.IP, SH, MH ( 2011 s/d 2013 ), SARDJONO, SH, MM ( 2013 s/d 2017 ), SAEFUDIN, Bc.IP, S.Pd,SH ( 2017 s/d 2019 ), UJAIRUDIN, S.H (2019 s/d 2022), (Plt) IING SOMANTRI, S.H ( 2022 s/d Sekarang )

Our Location

Identitas satker

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 41 Tangerang Kodepos 15119
012-5539476

Email Kehumasan
rupbasanbarat.dki@gmail.com

Email Aduan
rupbasanbarat.dki@gmail.com

TITLE BAWAH

logo besar kuning
 
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA BARAT
KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
Hari ini39
Kemarin62
Minggu ini270
Bulan ini1222
Total 15826

24-05-2024